NU

Menggerakkan NU Kultural dan NU Struktural[1]

…Berbeda dengan yang lain, NU tidak berpusat di satu tempat –Jakarta misalnya- namun NU yang sebenarnya ada di desa, di langgar, di pesantren…

Sejatinya, Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi yang menganut  salah satu dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali dalam madzhab fiqih. NU menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, dan menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidy dan Ghazali dalam bidang tasawuf. Sebab itu inti NU ada di pelosok desa, di masjid, mushallah dan pesantren.

Maka menggerakkan NU bukan berbicara hanya mempengaruhi dan menggerakkan Struktur NU. Namun berbicara konsolidasi ke masjid, mushalla, pesantren dan lumbung basis yang lain. Kemandekan gerakan NU akhir-akhir ini dikarenakan pemimpin NU berasumsi mendahulukan strukrur dari pada kultur. Bagaimanapun, NU secara struktur terbentuk disebabkan kondisi politik dunia internasional.

Mengacu pada sejarah, deklarasi Jamiyyah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 sesungguhnya merupakan wadah kritik bagi gerakan wahabisasi di Timur Tengah sejak Ibnu Saud Raja Najed menaklukkan Hijaz (Mekkah dan Madinah) tahun 1924-1925. Kala itu, wahabisasi sangat dominan di tanah Haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan madzhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh. Untuk menyelamatkan diri, para ulama yang semula berkumpul di Haramain pindah atau pulang ke negara masing-masing, termasuk para santri asal Indonesia yang sedang menimba ilmu di tanah haram tersebut.

Dengan mengatasnamakan “menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid’ah”, wahabisme membongkar tempat bersejarah, baik rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Dan hampir saja makam Nabi pun ikut dibongkar andai para ulama tidak melakukan protes. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah merasa sangat perihatin kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Menurut Goenawan Mohammad dalam Caping 9 November 2012, “reaksi dari seluruh dunia Islam tersebut berhasil menghentikan destruksi (kaum wahabi) itu”.,

Berlatar sejarah itulah, pasca terbentuknya komite hijaz dilanjutkan dengan pembentukan organisasi bernama Nahdlatul Ulama pada 1926 di Surabaya. Kini, di berbagai dearah telah disempurnakan struktural NU dan semakin lengkap. Dari hulu hingga hilir, NU Struktual membentuk pusat PBNU, PWNU, PCNU hingga ranting.

Namun, berbeda dengan organisasi lainnya yang bertumpu di satu tempat, di Jakarta misalnya, NU yang sebenarnya ada di desa, di surau dan di pesantren. Sebab, NU yang sebenarnya adalah organisasi keislaman yang memiliki basis kekuatan secara kultural, dan  struktural.

Pemahaman tentang NU struktural dan kultural patut dijadikan sebagai bahan refleksi di lingkungan ormas terbesar di Indonesia ini, terutama berkaitan dengan kepemimpinan. Dengan bahasa lain, kepemimpinan di lingkungan internal Nahdlatul Ulama harus mampu mencontoh pendirinya, yakni KH. Hasyim Asy’ari. Sebab, kepemimpinan NU di masa kini cenderung serampangan serta mudah terjebak pada urusan-urusan pragmatis yang terkadang tampak jauh dari tujuan awal didirikannya NU.

NU dan kepemimpinan

Setiap kali membicarakan NU, terlebih soal kepemimpinannya, sosok Hadrotus Syeh KH Hasyim Asy’ari merupakan prototipe idealitas pemimpin ala Nahdlatul Ulama. Kelebihannya daripada yang lain adalah kemampuan membawa dan menggerakkan NU Sktruktural dan Kultural. Sejarah mencatat, Resolusi Jihad pada 10 November 1945 adalah bukti nyata keberhasilan beliau dalam memimpin dan menggerakkan NU struktural dan kultural secara bersamaan.

Menurut catatan Direktur Museum NU Achmad Muhibbin Zuhri (2012), terdapat dua naskah Resolusi Jihad. Pertama, naskah “Resolusi Djihad fi Sabilillah”, salinannya dikoleksi oleh Museum NU. Naskah tersebut berisi pandangan-pandangan dan pertimbangan yang berkembang pada rapat besar wakil-wakil daerah (konsul 2: Jawa-Madura) pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Kedua, naskah “Resoloesi Moe’tamar Nahdlatoel Oelama’ ke-XVI” di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946.

Ada tiga poin penting dalam kedua naskah Resolusi Jihad itu. Pertama, hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardlu ‘ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafat al-safar. Kedua, perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah, dan oleh karena itu umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid, dan; ketiga, mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah-belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh.

Pemahaman dari ketiga poin penting dari Resolusi Jihad fi Sabilillah lantas melahirkan keyakinan dan spirit yang kuat saat menghadapi para penjajah. Salah satunya ialah peristiwa bersejarah peperangan melawan penjajah di Surabaya yang hingga saat ini bangsa Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Pahlawan.

Peristiwa besar itu membuat kita harus mengevaluasi apa yang dimiliki oleh KH. Hasyim Asy’ari sehingga NU kultural dan struktural dapat bertautan melawan penjajah?

Jauh sebelum NU ditasbihkan sebagai sebuah orgaganisasi, Hasyim Asy’ari muda adalah seorang yang tekun mempelajari ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membawa beliau belajar kepada berbagai guru terkemuka di tanah air hingga ke jazirah Arab.

Puncaknya, setelah puluhan tahun belajar dan mengajar di Mekah, KH. Hasyim pulang ke Indonesia dengan Gelar Hadrotus-Syekh. Sebuah gelar yang diberikan kepada seorang Alim Ulama yang menghafal Qur’an, Kutubus-Sittah, dan menjadi imam di masjidil harom. Artinya, jauh sebelum kiprahnya di Indonesia, Hadrotus Syeikh Hasyim Asy’ari telah memiliki investasi besar dalam bidang pengetahuan agama dan keber-agamaan di Mekah dan dunia Islam pada umumnya. Di Indonesia, beliau tidak berdiri di menara gading sebagai ulama yang jauh dari masyarakat. Bahkan, beliau sendiri memimpin perjuangan melawan penjajah sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Investasi pengetahuan yang mendunia, ketekunan dalam beragama dan keistiqomahan dalam perjuangan merupakan kata kunci dari keberhasilan kepemimpinan Hadrotus Syekh Hasyim Asy’ari. Itulah alasan mengapa warga Nahdliyyin (NU kultural) taqlid (mengikuti) kepada kepemimpinan beliau.

NU dan Politik

Persinggungan NU dengan politik bukanlah hal baru dalam sejarah NU organisasi yang berumur hampir 88 tahun ini. Seperti ombak di bibir pantai, peran politik NU pun pasang surut. Kondisi relevan dalam perpolitikan NU drastis semakin menurun. Di tanah air saja NU tak mampu menjadi bagian besar dalam penentuan arah kebijakan bangsa. Dalam kontek yang paling pragmatis dalam politik sekalipun, keterlibatan NU secara langsung dalam bidang politik tidak memberikan hasil serta dampak yang banyak dalam perolehan suara.

Beberapa momentum keterlibatan NU Struktural dalam politik praktis; Yang teranyar, pencalonan Khofifah di Pilgub Jatim 2013 lalu. Penggunaan NU secara struktural melalui PBNU kandas. Seperti ayam keok di kandang, keberadaan PBNU di belakang Khofifah tidak menjadi jaminan kemenangan. Parahnya lagi, kekalahan ini terjadi di Jawa Timur yang menjadi basis Nahdlatul Ulama.

Realitas ini menunjukkan NU struktural tidak lagi menjadi representasi atau keterwakilan dari NU kultural yang berjumlah jutaan orang. Kaum Nahdliyyin mempunyai kecenderungan menyebut dirinya santri yang nurut sama kiai atau Ulama. Sedangkan kiai adalah sebutan bagi orang yang memiliki pengetahuan agama dan mengamalkannya dalam keseharian. Sehingga dalam terminologi islam, ulama berkedudukan sebagai penerus para Nabi (al’ulama warotsatul ambiya’).

Ulama juga didalam bahasa lain disebut kasta Brahmana. Agus Sunyoto, 2009 di Yogyakarta mengatakan: “Tinggi rendahnya Kasta seseorang ditentukan oleh jauh dan dekatnya manusia dari Duniawi”. Menurutnya; Brahmana adalah seorang yang sama sekali menghindari duniawi, Ksatria adalah orang yang berhubungan dengan dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, sedangkan Sudra adalah kasta seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri.

Seperti KH. Hasyim Asy’ari. Keberhasilannya dalam menggerakkan NU Kulturan dan Struktural, adalah karena beliau memiliki investasi pengetahuan yang luas, ketekunan dalam agama dan kegigihan dalam berjuang. Singkat kata, beliau adalah Ulama yang berperilaku dengan Akhlaqul Karimah. Figur seperti inilah yang kerap dicontoh oleh masyarakat Indonesia, bukan kaum sudra yang mengejar dunia dengan menghalalkan segala cara.

---

[1] Makalah ini disampaikan dalam seminar di Institut Keislaman Abdullah Faqih pada 07 Januari 2014.